Rabu , 26 Januari 2022
Home / Hukum / Gaduh PT Sumekar Line, Komisi II DPRD Tantang Bupati Seleksi Ulang

Gaduh PT Sumekar Line, Komisi II DPRD Tantang Bupati Seleksi Ulang

 

focusmadura.com/pelantikan direksi PT Sumekar Line oleh Bupati Sumenep

Sumenep – Polemik berkepanjangan terkait proses penyeleksian direksi PT Sumekar Line, yang merupakan salah satu BUMD Kabupaten Sumenep masih menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah komisi II DPRD Kabupaten Sumenep.

Setelah resmi dilantik pada 15 Januari 2019 lalu, proses pengangkatan jajaran direksi PT Sumekar Line menuai kritik dan anggapan miring, salah satunya anggapan miring tersebut terhadap Bupati Sumenep, Busro Karim. karena disinyalir ada unsur politik yang mewarnai proses tesebut, yakni ada salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi direksi di BUMD tersebut.

Sementara itu menurut Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Nurrusalam, bahwa pihaknya telah memanggil FKMS dan tim seleksi jajaran direksi PT Sumekar Line, terkait konsultasinya ke pihak KPU, sehingga pihaknya merekomendasikan kepada Bupati Sumenep, apa bisa dilakukan seleksi ulang, karena menurutnya bahwa salah satu direksi yang telah dilantik tersebut merupakan seorang CALEG, meski menurut timsel bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai kader partai politik.

” kami rekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan seleksi ulang, agar segera ditemukan solusi terkait persoalan ini “, ungkap Nurrusalam.

Nurrusalam juga menambahkan bahwa versi FKMS yang mengkritisi persoalan tersebut, bahwa seorang CALEG tidak dapat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon tetap, sehingga pihak Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, berharap agar Bupati kembali menggelar seleksi ulang dalam proses pengangkatan direksi PT Sumekar Line.

Menanggapi persoalan tersebut, menurut salah satu aktifis pemerintahan, Fadal, menuturkan bahwa rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep tersebut, mungkin merupakan salah satu solusi untuk menepis tudingan miring terhadap proses tersebut, sehingga roda pemerintahan Kabupaten Sumenep tidak terkesan hanya bagi orang-orang dekat dan selalu bermuatan politik saja, karena toh nantinya akan berdampak pada setiap program pemerintahan.

Karena jika setiap proses program pemerintahan dijalankan dengan dominasi kepentingan pribadi dan golongan, maka nantinya akan berimbas ke masyarakat, karena pemerintah bekerja untuk rakyat, bukan untuk yang lainnya.

” pertanyaannya, Bupati Sumenep ini berani apa tidak untuk merealisasikan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep nih “, tuturnya.

Fadal juga berharap agar semua alat negara yang berkompeten dalam urusan KKN untuk menyoroti persoalan ini juga, karena jika sebuah hal diawali dengan kesalahan, maka hingga akhir akan terus bermasalah, dan masyarakat pun kembali jadi korbannya.(ROS)

 

About Focus Madura

Lihat Juga

PEMKAB SUMENEP BERPOTENSI PECUNDANGI PTUN?(1)

Sumenep-, Menjelang pelaksanaan PILKADES serentak di Kabupaten Sumenep tahun 2021, segala kesiapan pun telah dipersiapkan, …

MAFIA PUPUK SEMAKIN MERAJALELA, ADA APA DENGAN DISPERTAHORTBUN SUMENEP

Sumenep-, Polemik berkepanjangan tentang pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep semakin memanas, usai mendapat kecaman keras …

DBHC-HT 2021 SUMENEP UNTUK SIAPA?

Melalui catatan ini, pertama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf. Kedua untuk menjawab rasa penasaran yang …

PROGRAM DANA HIBAH PEMPROV JATIM 2020 DISELEWENGKAN, MASYARAKAT SUMENEP MINTA KPK USUT TUNTAS

Sumenep -, Diduga kuat banyak penyelewengan pada realisasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di …

Ini Waliyullah Leluhur Ulama dan Umara Sumenep

Ket.Foto: Situs Parongpong, di dusun ini terdapat tiga asta waliyullah Sumenep. (Mamira.ID) Nama Parongpong memang …

DENDAM PERSELINGKUHAN, IRT TEGA BUNUH BALITA YATIM

Sumenep-, Warga Sumenep Madura digegerkan dengan hilangnya sosok balita berinisial SNI usia 4 tahun, warga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.