Senin , 27 September 2021
Home / Nasional / Dianggap Membantu Oknum BPN Sumenep Korupsi, Kades Kalimo’ok Ditahan Kejati

Dianggap Membantu Oknum BPN Sumenep Korupsi, Kades Kalimo’ok Ditahan Kejati

maxresdefault
Kasi Penkum Kejati Jatim-Romy Arizyanto

Penyidik akan kembangkan kasus ini guna untuk menjerat tersangka lainnya

FocusSurabaya- Kejaksaan tinggi Provinsi Jawa Timur kembai menahan satu tersangka baru dalam kasus tindak pidana Korupsi, Nurhamin, Kepala desa Kalimo’ok Sumenep, yaitu dengan pengalihan secara culas hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep Jawa Timur pada tahun 2014-2015, pada selasa 4 Oktober 2016

Nurhamin diduga kuat terlibat lantaran salah satu oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, Wahyu Sudjoko, pada saat menjabat sebagai Kasi Survei, pengukuran dan pemetaan, yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu dengan kasus yang sama.

Menurut Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto, awalnya tersangka kedua, Nurhamin, kami periksa sebagai saksi, namun kemudian tim penyidik menaikan status perkara ke tahap penyidikan, dan menetapkan Nurhamin sebagai tersangka, sehingga Nurhamin pun kini resmi menjadi tahanan Kejaksaan tinggi Jawa timur.

“ tersangka Nurhamin awalnya kami perika sebagai saksi, namun karena dinilai telah memenuh unsur, maka kami menetapkan Nurhamin sebagai tersangka dan kami tahan “, terang Romy Arizyanto.

Berdasarkan hasil penyidikan tersangka Nurhamin, bahwa Nurhamin berperan sebagai eksekutor dibawah, dengan menggunakan modus merayu para korbannya, dan dan meminta kartu identitas warga, yakni dengan iming-iming akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan traktor.

Modus operasi kedua tersangka yakni dengan peralihan tanah kas desa dengan mengatasnamakan korban, sehingga terbit sertifiat tanah atas identitas orban, lalu tanah tersebut pun dijual bebas, ungkap Romy Arizyanto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Nurhamin melanggar pasal 2 atau 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Sementara kerugian negara kasus tersebut masih dalam tahap penghitungan. “ saat ini kami sudah mendapatkan sebanyak 14 sertifikat hasil dari perbuatan edua tersangka, dan kami akan mengembangkan kasus ini, agar untuk menjerat tersangka baru, karena jelas atas perbuatan kedua tersangka ini negara dirugikan “, tegasnya.(ifan/Ros/red)

 

About focus

Lihat Juga

PANDEMI COVID-19, PT GARAM BERIKAN BANTUAN DANA KEMASLAHATAN UMAT

Senin (18/5), ditengah pandemi Covid-19 PT Garam (Persero) terus melakukan aksi sosial kepada masyarakat sekitar. …

Berbagi, PT Garam Gelontorkan 5000 Paket Sembako Dibeberapa Daerah

Sumenep-,  Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, PT Garam (Persero) melalui Badan Amil Zakat …

Kapolda Jatim OTT Bisnis Solar Illegal, 4 Nama Perusahaan Negara di Sumenep Ditengarai Terlibat

Sumenep -, Paska Operasi Tangkap Tangan Penyelewengan BBM jenis Solar Subsidi yang di lakukan di …

SENAPATI NUSANTARA Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Keris Nasional, Ini Kata Tokoh Keris di Negeri Para Empu

Jakarta-, Paguyuban Senapati Nusantara bersama Kemendikbud berharap dan mendukung Pemerintah dalam waktu dekat untuk menetapkan …

LHKPN Kepala Daerah Jatim Diperiksa KPK, LSM Gasak : Jangan Sampai ada Atasnama dan Persoalan Lama Wajib Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan dalam sepekan ini akan melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara …

KPK Tangkap Tangan 6 Hakim dan Panitera PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penegak hukum. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *