Kamis , 21 Oktober 2021
Home / Nasional / Buni Yani Resmi Daftar Gugatan Status Tersangka, Ini Alasannya

Buni Yani Resmi Daftar Gugatan Status Tersangka, Ini Alasannya

o_1b2b1fd4imqh17v710hh17q04fmg

Hari ini, Senin (5/12/2016), Buni Yani dan tim pengacara resmi mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Buni Yani mempermasalahkan penetapan tersangka kasus dugaan penyebaran kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

“Betul, hari ini sudah mendaftar,” kata pengacara Buni Yani, Aldwin Rahardian, kepada Suara.com.

Aldwin kemudian menjelaskan alasan kliennya menggugat penetapan status tersangka tersebut.

“Pertama, kami daftarkan permohonan praperadilan karena sejak awal, prosesnya un procedure dan parsial. Kami anggap ini melanggar, menabrak hukum acara, KUHP, dan aturan lain seperti peraturan Kapolri,” kata Aldwin.

Dengan demikian, kata dia, proses penetapan Buni Yani menjadi tersangka harus diuji kembali di pengadilan. Diuji apakah penetapan status tersangka tersebut sudah sesuai aturan atau belum.

“Karena menurut kami prosesnya tidak un procedure dan parsial,” kata Aldwin.

Aldwin optimistis hakim Pengadilan negeri akan mengabulkan permohonan kliennya.

“Kami optimis, insya Allah hakim akan kabulkan permohonan untuk mencabut status tersangka Pak Buni,” katanya.

Permohonan praperadilan sudah diregister dengan nomor 157. Sekarang, tinggal menunggu jadwal persidangan.

Ketika mendaftarkan permohonan praperadilan tadi, Buni Yani turut serta ke pengadilan. Buni Yani merupakan orang yang mengunggah ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu.(suara.com)

 

About focus

Lihat Juga

PANDEMI COVID-19, PT GARAM BERIKAN BANTUAN DANA KEMASLAHATAN UMAT

Senin (18/5), ditengah pandemi Covid-19 PT Garam (Persero) terus melakukan aksi sosial kepada masyarakat sekitar. …

Berbagi, PT Garam Gelontorkan 5000 Paket Sembako Dibeberapa Daerah

Sumenep-,  Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, PT Garam (Persero) melalui Badan Amil Zakat …

Kapolda Jatim OTT Bisnis Solar Illegal, 4 Nama Perusahaan Negara di Sumenep Ditengarai Terlibat

Sumenep -, Paska Operasi Tangkap Tangan Penyelewengan BBM jenis Solar Subsidi yang di lakukan di …

SENAPATI NUSANTARA Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Keris Nasional, Ini Kata Tokoh Keris di Negeri Para Empu

Jakarta-, Paguyuban Senapati Nusantara bersama Kemendikbud berharap dan mendukung Pemerintah dalam waktu dekat untuk menetapkan …

LHKPN Kepala Daerah Jatim Diperiksa KPK, LSM Gasak : Jangan Sampai ada Atasnama dan Persoalan Lama Wajib Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan dalam sepekan ini akan melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara …

KPK Tangkap Tangan 6 Hakim dan Panitera PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penegak hukum. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *