Rabu , 2 Desember 2020
Home / Sumenep / Terbukti Bersalah, Bupati Sumenep Wajib Terbitkan SK Baru Kades Matanair

Terbukti Bersalah, Bupati Sumenep Wajib Terbitkan SK Baru Kades Matanair

Kuasa Hukum Penggugat, Kurniadi saat menunjukkan laman sistem informasi penelusuran perkara PTUN Surabaya.

Sumenep-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep, Madura – Jawa Timur masih menyisakan masalah. Meski para kades terpilih sudah dilantik oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, polemik masih terjadi paskaperhelatan tersebut.

Salah satu permasalahan terjadi di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Sumenep. Penyelenggaraan Pilkades dinilai cacat hukum, karena ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang menyatakan tidak sah atau batal terhadap Keputusan Bupati Nomor: 188/485/KEP/435.012/2-19.

Dalam putusannya Nomor: 37/G/2020/PTUN.SBY  menyatakan tidak sah atau batal terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tanggal 02 Desember 2020, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupten Sumenep. Pembacaan putusan tersebut dilakukan di Ruang Sidang E-Court pada Selasa (1/09), pada pukul 13.00 WIB.

PTUN Surabaya mewajibkan tergugat, dalam hal ini Bupati Sumenep untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, sebagai objek sengketa yakni, atas nama H. Ghazali, Kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru Sumenep.

Tangkapan layar pada laman sistem informasi penelusuran perkara PTUN Surabaya.

PTUN Surabaya juga mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan baru untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkades di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru periode 2019-2025, khusus di tempat pemungutan suara (TPS) Dusun Karongkong, Desa Matanair-Kecamatan Rubaru.

Tergugat juga diwajibkan menerbiktan keputusan baru, yang isinya mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) untuk menjadi Kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep periode 2019-2025. Selain itu, tergugat juga dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara.

Kemeja Putih, Kurniadi, kuasa hukum penggugat.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Kurniadi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura, berharap Bupati Sumenep sebagai tergugat agar tidak melakukan upaya hukum lain karena faktanya terdapat kecurangan yang terjadi.

“Kami selaku kuasa hukum berharap agar tergugat Bupati Sumenep tidak melakukan upaya hukum, artinya dianggap selesai lah, karena faktanya itu sudah sangat jelas bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia, antara lain dengan cara, menerima berkas yang sesungguhnya belum lengkap, tapi itu sengaja dikesampingkan, sehingga kita itu menilai bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk dari keberpihakan paniti terhadap Kepala Desa terpilih,” kata Kurniadi kepada sejumlah awak media, Selasa (01/09)

Menurut Kurniadi, fakta lain yang tidak dapat dibantah adalah adanya kelebihan surat suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebanyak 27 lembar. terlebih lagi, tersapat perselisihan yang belum terselesaikan. “ ya harapannya selesai, bupati mengevaluasi, menyadari ada kekeliruan dan saya harap tidak ada upaya hukum lagi,” lanjutnya.

Kurniadi mengaku masih menunggu salinan putusan PTUN. Ia meminta agar tergugat (Bupati Sumenep) segera melaksanakan putusan PTUN dengan mencabut Surat Keputusan (SK) tersebut dan menerbitkan keputusan baru berupa mengangkat dan melantik penggugat Ahmad Rasidi Kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep periode 2019-2025.(Ros/red)

 

About Focus Madura

Lihat Juga

DIRIKAN POSKO PEMENANGAN, PROJIE BLUTO MANTAPKAN DUKUNGAN KEPADA FAUZI-EVA

Sumenep-, Relawan PROJIE (probanguji-eva) secara sukarela mendirikan posko pemenangan diwilayah Kecamatan Bluto Sumenep,Madura. Gerakan pemuda …

Pria di Sumenep Ditemukan Tewas Dalam Sumur Tua Tak Berair

Sumenep- Seorang pria paruh baya di Desa Masran, Kecamatan Bluto, Sumenep-Jawa Timur ditemukan tewas di …

(VIDEO)Pendaftaran Fattah Jasin-Kiai Fikri Belum Usai, Ra-Mamak Dijemput Relawan?

 

(VIDEO) PILKADES CURANG DIGUGAT DI PTUN, BUPATI SUMENEP TUMBANG?

 

DITENGAH PANDEMI COVID-19, PEMKAB SUMENEP BERIKAN PENYERTAAN MODAL 50M UNTUK BPRS

Sumenep-, Ditengah pandemi covid-19 berbagai anggaran pemerintah terfokuskan terhadap langkah-langkah penanganan dan pencegahan bagi orang …

SERUNYA BERMAIN LAYANGAN DI TAMAN MERDEKA

Sumenep-, Beraneka layang-layang menghiasi langit di ujung timur Kabupaten Sumenep, tepatnya di Taman Merdeka, Kecamatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *