Sabtu , 29 Januari 2022
Home / Hukum / PEMKAB SUMENEP BERPOTENSI PECUNDANGI PTUN?(1)

PEMKAB SUMENEP BERPOTENSI PECUNDANGI PTUN?(1)

Sumenep-, Menjelang pelaksanaan PILKADES serentak di Kabupaten Sumenep tahun 2021, segala kesiapan pun telah dipersiapkan, bahkan dari sisi keamanan, pihak Kepolisian menerjunkan ratusan personel, guna ikut serta mengamankan jalannya pesta demokrasi ditingkatan desa tersebut, tercatat ada 84 Desa yang telah siap menggelarnya.

Namun mendekati pelaksanaan PILKADES serentak tersebut, ada beberapa persoalan hukum yang harus ditunaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, yakni adanya dua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Surabaya. Yaitu putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021, tentang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemkab Sumenep atas gugatan Ahmad Rasidi warga dusun Keleleng, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, yang mengggugat keputusan Bupati Sumenepnomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih pada PILKADES Serentak tahun 2019 lalu, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2019, yang memenangkan Ghazali yang berstatus sebagai objek sengketa pada kasus ini.

“ kami telah menempuh jalur hukum yang sebagaimanamestinya, terlebih sesuai petunjuk Pemkab Sumenep, melalui Dinas Pemerintah Desanya, yaitu disarankan untuk menempuh jalur hukum, saat ini tepat satu tahun lamanya, dan sudah kami tempuh jalur hukum, lalu mau beralasan apalagi, pemkab Sumenep untuk tidak melantik Ahmad Rasidi sebagai klien kami yang gugatannya dikabulkan oleh PTUN “, ungkap Kurniadi, kuasa hukum Ahmad Rasidi.

Kurniadi juga menerangkan bahwa pada putusan PTUN juga sudah sangat jelas, yaitu disebutkan pada putusan tersebut pada poin 4, yang berbunyi mewajibkan Bupati Sumenep (tergugat), menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa, mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) sebagai Kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep periode 2019-2025.

“ Salinan putusan PTUN Surabaya sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan pada hari ini kami juga sudah mendatangi bagian hukum Kabupaten Sumenep, lalu klien kami harus menunggu berapa lama lagi, mengingat pemerintahan desa harus segera dilaksanakan dengan maksimal agar masyarakat dapat merasakan pelayanan pemerintah “, jelasnya.

“ semoga saja Bupati Sumenep tidak dicelakakan oleh bawahannya “, pungkas Kurniadi.

 

About Focus Madura

Lihat Juga

MAFIA PUPUK SEMAKIN MERAJALELA, ADA APA DENGAN DISPERTAHORTBUN SUMENEP

Sumenep-, Polemik berkepanjangan tentang pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep semakin memanas, usai mendapat kecaman keras …

DBHC-HT 2021 SUMENEP UNTUK SIAPA?

Melalui catatan ini, pertama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf. Kedua untuk menjawab rasa penasaran yang …

PROGRAM DANA HIBAH PEMPROV JATIM 2020 DISELEWENGKAN, MASYARAKAT SUMENEP MINTA KPK USUT TUNTAS

Sumenep -, Diduga kuat banyak penyelewengan pada realisasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di …

Ini Waliyullah Leluhur Ulama dan Umara Sumenep

Ket.Foto: Situs Parongpong, di dusun ini terdapat tiga asta waliyullah Sumenep. (Mamira.ID) Nama Parongpong memang …

DENDAM PERSELINGKUHAN, IRT TEGA BUNUH BALITA YATIM

Sumenep-, Warga Sumenep Madura digegerkan dengan hilangnya sosok balita berinisial SNI usia 4 tahun, warga …

Berbagi Berkah di Bulan Ramadan, Taretan Ngopi Bagikan Takjil Gratis

Sumenep,- Sejumlah pemuda yang tergabung dalam taretan ngopi, Sumenep, Madura – Jawa Timur membagikan takjil …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.