Minggu , 1 Agustus 2021
Home / Nasional / RTI Dorong Penggunaan “Big Data” untuk Menentukan Kebijakan

RTI Dorong Penggunaan “Big Data” untuk Menentukan Kebijakan

INT- doc RTI

Dalam hitungan menit, masyarakat Indonesia menghasilkan data berharga.

Lembaga nirlaba independen, Research Triangle Institute (RTI) mendorong pemerintah menggunakan kumpulan data atau big data dalam membuat kebijakan. Agar kebijakan itu sesuai dengan fakta.

RTI mencatat sebanyak 90 persen data telah dihasilkan di dunia dalam dua tahun terakhir. Sehingga masa depan Indonesia akan dibentuk oleh big data dan aplikasinya pada berbagai macam aspek kehidupan masyarakat.

Sementara kemajuan Indonesia pada dekade mendatang bergantung pada organisasi-organisasi yang berkerja bersama pemerintah dalam memanfaatkan, memproses, serta menganalisis informasi digital yang berbasis data, untuk pengambilan kebijakan. Ini bisa juga disebut dengan istilah Data Revolution for Development (DRD).

“Data semakin memberikan pengaruh, setiap harinya. Semakin besar kemiskinan dan ketidaksetaraan, semakin banyak potensi manfaat yang didapat dari data. Namun, data juga dapat memberikan dampak negatif dalam meningkatkan ketidaksetaraan, dan dapat pula menyesatkan. Jadi, potensi yang dapat dihasilkan oleh data sangatlah besar,” ujar Chief Technical Officer International Development Group RTI International, Luis Crouch dalam pernyataannya.

Research Triangle Institute (RTI) menjadi tuan rumah dalam forum internasional Data Revolution for Development. Acara ini digelar di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta, Rabu (20/4/2016) kemarin. Forum internasional ini dihadiri pengambil kebijakan, data scientist, pemerintah, dan perwakilan dari sektor swasta. Crouch menjelaskan Indonesia bisa menggunakan big data dalam isu-isu tentang pembangunan.

Dalam forum ini RTI memperkenalkan para individu dan organisasi yang inovatif dan bergerak di bidang DRD, di Indonesia. Selaini itu membentuk kelompok inti yang terdiri dari para inovator untuk berkolaborasi di masa mendatang

Sementara, Deputi Bidang Kajian & Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho menekankan tanpa data, tidak mungkin pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan fakta.

“Dan tanpa kebijakan yang diambil berdasarkan fakta di lapangan, pemerintah tidak dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta tidak mampu mengatasi masalah kompleks yang akan dihadapi dunia pada masa mendatang,” kata dia.

Dalam hitungan menit, masyarakat Indonesia menghasilkan data berharga yang menyoroti interaksi antara satu teknologi dengan lainnya, sehingga memungkinkan untuk melakukan riset sosial yang mendalam, berskala besar, dan berdampak tinggi. Tentunya hal itu harus didukung oleh keterampilan, dukungan, dan keahlian untuk membedah data.

Sekadar informasi, RTI adalah sebuah lembaga nirlaba independen yang memberikan jasa penelitian, pengembangan dan teknis untuk para klien dari kalangan pemerintahan dan komersial di seluruh dunia. RTI mempunyai misi meningkatkan kondisi manusia dengan menerapkan ilmu pengetahuan.(suara.com)

 

About focus

Lihat Juga

PANDEMI COVID-19, PT GARAM BERIKAN BANTUAN DANA KEMASLAHATAN UMAT

Senin (18/5), ditengah pandemi Covid-19 PT Garam (Persero) terus melakukan aksi sosial kepada masyarakat sekitar. …

Berbagi, PT Garam Gelontorkan 5000 Paket Sembako Dibeberapa Daerah

Sumenep-,  Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, PT Garam (Persero) melalui Badan Amil Zakat …

Kapolda Jatim OTT Bisnis Solar Illegal, 4 Nama Perusahaan Negara di Sumenep Ditengarai Terlibat

Sumenep -, Paska Operasi Tangkap Tangan Penyelewengan BBM jenis Solar Subsidi yang di lakukan di …

SENAPATI NUSANTARA Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Keris Nasional, Ini Kata Tokoh Keris di Negeri Para Empu

Jakarta-, Paguyuban Senapati Nusantara bersama Kemendikbud berharap dan mendukung Pemerintah dalam waktu dekat untuk menetapkan …

LHKPN Kepala Daerah Jatim Diperiksa KPK, LSM Gasak : Jangan Sampai ada Atasnama dan Persoalan Lama Wajib Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan dalam sepekan ini akan melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara …

KPK Tangkap Tangan 6 Hakim dan Panitera PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penegak hukum. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *