Minggu , 24 Oktober 2021
Home / Nasional / Politik Memanas, Aktivis 98 Dukung Sidang Istimewa

Politik Memanas, Aktivis 98 Dukung Sidang Istimewa

o_1a3l5kaus1etgarl1nf870ie69a

Mantan aktivis 98 yang juga Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok, Sunarto, mendukung wacana Sidang Istimewa Majelis Persmusyawaratan Rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo.

“Caranya (melengserkan Jokowi) melalui sidang istimewa MPR. Kita mau revolusi damai, hanya dengan sidang istimewa MPR,” kata Sunarto di Posko JALA, Jalan Guntur 49, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2016).

Menurut Sunarto pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla lebih memihak kepada pemodal dan pengembang daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Jadi kenapa Soeharto lengser, itu kan dampak dari kebijakannya, kalau kemudian kita komparasikan, Jokowi itu dilengserkan karena apa, Ahok ditangkap karena apa? Karena mereka itu berhadapan dengan kepentingan rakyat, hak ekonomi, sosial, bahkan partisipasi politik dikebiri oleh mereka,” katanya.

Sunarto menilai slogan reformasi saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan praktik pemerintahan.

“Kalau slogan-slogan reformasi ini tidak berpihak rakyat, ya kita gulung, kalau sistem reformasi masih seperti ini, penindasan dimana-mana, berarti ini tidak berjalan, reformasi dijadikan casing, oleh kepentingan politik elit maupun pemodal,” katanya.

Itu sebabnya, untuk mengembalikan semangat reformasi, diperlukan konsolidasi total dalam waktu dekat.

“Iya, kita butuh konsolidasi total, saat ini saya lagi mengajak teman-teman Aktivis 99, 80, Mahasiswa, dan kaum buruh untuk bersatu,” kata Sunarto.

Sunarto menyebut zaman Jokowi lebih parah dari Orde Baru.

Di acara yang sama, tokoh pergerakan Sri Bintang Pamungkas menyebut kedaulatan Indonesia saat ini sudah dalam kondisi bahaya. Itu sebabnya, menurut dia, harus dilakukan Sidang Istimewa Majelis Persmusyawaratan Rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo.

“Iya, karena ini masalah negara dalam bahaya, kedaulatan negara kita yang akan dikorbankan. Ini harusnya berlanjut hingga Sidang Istimewa MPR,” kata Bintang.

Menurut Bintang demonstrasi pada 4 November bukan sebatas untuk menyelesaikan kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tetapi menyangkut masalah nasional.

“Ada semacam pikiran seakan-akan setelah Ahok ditangkap selesai, ini jangan sampai lupa, bahwa masalah Ahok itu masalah DKI, sedang masalah kita ini, masalah kita yang sebenarnya adalah masalah negara, harus berlanjut tidak boleh berhenti, harus berlanjut,” katanya.(suara.com)

 

About focus

Lihat Juga

PANDEMI COVID-19, PT GARAM BERIKAN BANTUAN DANA KEMASLAHATAN UMAT

Senin (18/5), ditengah pandemi Covid-19 PT Garam (Persero) terus melakukan aksi sosial kepada masyarakat sekitar. …

Berbagi, PT Garam Gelontorkan 5000 Paket Sembako Dibeberapa Daerah

Sumenep-,  Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, PT Garam (Persero) melalui Badan Amil Zakat …

Kapolda Jatim OTT Bisnis Solar Illegal, 4 Nama Perusahaan Negara di Sumenep Ditengarai Terlibat

Sumenep -, Paska Operasi Tangkap Tangan Penyelewengan BBM jenis Solar Subsidi yang di lakukan di …

SENAPATI NUSANTARA Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Keris Nasional, Ini Kata Tokoh Keris di Negeri Para Empu

Jakarta-, Paguyuban Senapati Nusantara bersama Kemendikbud berharap dan mendukung Pemerintah dalam waktu dekat untuk menetapkan …

LHKPN Kepala Daerah Jatim Diperiksa KPK, LSM Gasak : Jangan Sampai ada Atasnama dan Persoalan Lama Wajib Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan dalam sepekan ini akan melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara …

KPK Tangkap Tangan 6 Hakim dan Panitera PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penegak hukum. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *