Jumat , 5 Maret 2021
Home / Nasional / Pengadilan Ahok akan Dipindah, Langkah Tepat Minimalisir Risiko

Pengadilan Ahok akan Dipindah, Langkah Tepat Minimalisir Risiko

Ketua Setara Institute Hendardi menilai rencana pemindahan lokasi sidang kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah langkah tepat. Hendardi mengatakan hal itu memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHAP.

“Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri, Mahkamah Agung dapat menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud,” kata Hendardi dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, hari ini.

Pemindahan lokasi sidang, katanya, harus didukung bukan hanya untuk menjaga kondisi keamanan, tetapi yang utama adalah untuk menjaga independensi hakim.

“Indikasi trial by mob sudah terjadi sejak pertamakali pelaporan atas Ahok ke Bareskrim Polri. Meski tidak ada jaminan independensi, pemindahan ini akan meminimalisir resiko,” kata dia.

Hendardi menambahkan pemindahan lokasi sidang juga memiliki preseden dalam kasus-kasus tertentu sebelumnya.

Ada kasus Wali Kota Semarang Soemarno Hadi Saputra dari Pengadilan Negeri Semarang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Mei 2012. Kasus D. L. Sitorus dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2006. Juga kasus terorisme Abu Dujana dkk, yang juga dipindah dari PN Poso ke PN Jakarta Pusat.

“Menyimak tekanan massa yang begitu massif pada proses sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu mengambil peran memastikan para saksi bisa diproteksi dan nyaman tanpa tekanan dalam memberikan kesaksian,” kata Hendardi.(suara.com)

 

About focus

Lihat Juga

SENAPATI NUSANTARA Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Keris Nasional, Ini Kata Tokoh Keris di Negeri Para Empu

Jakarta-, Paguyuban Senapati Nusantara bersama Kemendikbud berharap dan mendukung Pemerintah dalam waktu dekat untuk menetapkan …

LHKPN Kepala Daerah Jatim Diperiksa KPK, LSM Gasak : Jangan Sampai ada Atasnama dan Persoalan Lama Wajib Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan dalam sepekan ini akan melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara …

KPK Tangkap Tangan 6 Hakim dan Panitera PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penegak hukum. …

Ini Penjelasan BMKG Terkait Kabar Gempa Surabaya-Madura

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) angkat bicara mengenai maraknya kabar yang beredar tentang potensi …

Mendikbud dukung usulan Senapati Nusantara soal Hari Keris Nasional

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi menerima audiensi Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji …

Warga Sumenep Antusias Sambut Bakal Cawapres Nomor Urut Dua 2019

Sumenep-, Ribuan warga Sumenep, Madura – Jawa Timur antusias sambut kedatangan Cawapres Paslon nomor urut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *