Kamis , 25 Februari 2021
Home / Sumenep / PEMERHATI PERBURUHAN MENILAI PENUTUPAN SEMENTARA PT TANJUNG ODI CACAT PROSEDUR ?

PEMERHATI PERBURUHAN MENILAI PENUTUPAN SEMENTARA PT TANJUNG ODI CACAT PROSEDUR ?

Sumenep-, Pasca aktivitas pabrik PT Tanjung Odi ditutup sementara sejak beberapa waktu lalu, Pemerhati Masalah Perburuhan, Herman Wahyudi SH, menilai penutupan tersebut cacat prosedur dan tidak berlandaskan pada regulasi atau norma hukum yang jelas.

Sebab, Menurut Herman penutupan sementara pabrik yang mengacu pada surat bupati Sumenep tanggal 22 Juni 2020 itu sekedar menyebut hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai dasar pengambilan keputusan. pertimbangan lain hanya menyebut didasarkan pada argumentasi pencegahan laju penularan virus corona.

“Saya merasa perlu mengkritisi soal ini, karena dampak dari kebijakan publik yang hanya didasarkan pada hasil rembukan yang sifatnya sepihak dan subjektif ini rentan memicu dampak yang berpotensi merugikan pekerja Tanjung Odi langsung maupun tidak langsung. belum lagi, dampak ikutan di bidang ekonomi terkait dengan tidak bergulirnya kegiatan yang berhubungan dengan pabrik rokok itu. Persoalan yang perlu dijelaskan adalah kenapa keputusan penutupan sementara itu tidak melibatkan perusahaan dan serikat pekerja”, Kata  pemerhati masalah perburuhan Herman Wahyudi SH dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Lanjut Herman, Jika dibandingkan dengan kejadian serupa, di beberapa daerah seperti di Pemprov DKI dan Pemkot Surabaya, dapat dilihat sejak jauh hari Pemprov DKI telah menyiapkan seperangkat regulasi untuk setiap sektor, termasuk operasional perusahaan di masa pandemi. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 telah mengatur mekanisme penutupan perusahaan selama 14 hari, setelah ada pekerjanya menjadi pasien corona.

Begitu juga dengan kasus dua pekerja pabrik rokok PT Sampoerna Surabaya, yang dikonfirmasi positif corona. Pemkot Surabaya tidak gegabah untuk melakukan penutupan pabrik itu secara sepihak. Penghentian aktivitas PT Sampoerna justru dilakukan oleh pihak manajemennya sendiri,” tuturnya.

Herman juga mengatakan, tujuan penutupan sementara Tanjung Odi memang untuk melindungi keselamatan pekerja dari bahaya corona. Namun, yang ia sayangkan yakni tujuan mulia tersebut tidak dibarengi dengan cara yang benar. menurutnya Penutupan pabrik itu telah menyimpang dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

”Sebab, ada asas kepastian hukum yang dilanggar. Artinya, tindakan penutupan itu tidak didasarkan pada peraturan hukum yang tertulis. Kemudian yang perlu dipersoalkan juga status PT. Tanjung Odi tersebut apakah ditutup sementara untuk dikarantina atau ditutup untuk mengisolasi pekerja saja? Ini kan tidak jelas kebijakannya. Dengan kondisi seperti ini dapat memicu prasangka publik. Apakah Satgas Corona Sumenep tidak menetapkan prosedur penutupan perusahaan di masa pandemi? ,” Ungkapnya

Herman kemudian menunjuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yang isinya antara lain membatasi kebijakan pemerintah di daerah dalam bentuk pembatasan kegiatan usaha.

“Secara substansi, surat edaran Manaker itu berkepentingan untuk melindungi pekerja dan keberlangsungan usaha sebagai salah satu penggerak ekonomi di tengah pandemi. Artinya, jangan sampai kebijakan pemerintah di daerah memicu terjadinya resesi ekonomi akibat kebijakan yang diambil secara salah dan gegabah,” tegasnya.

Sejauh ini, Herman menilai, Pemerintah Kabupaten Sumenep terkesan gagap dan gugup menghadapi pandemi. Ia juga mengusulkan agar Bupati Sumenep mengevaluasi kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai kurang memahami regulasi, sehingga memberikan informasi yang rentan mis-interpretasi.(ros/red)

 

 

About Focus Madura

Lihat Juga

KADES SAWAH SUMUR TERINDIKASI TERLIBAT MONEY POLITIK PILKADA SUMENEP 2020

Sumenep-, Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumenep akan digelar sebentar lagi, tepatnya pada 9 Desember 2020 …

Lambannya Proses Hukum Dugaan Ijazah Palsu Desa Kangayan

Sumenep-, Dugaan pemalsuan Ijazah yaitu dengan cara memanipulasi data pribadi kepala desa Kangayan, guna melengkapi …

KETIMPANGAN SOSIAL DITENGAH PANDEMI?

Sumenep-, Baru saja rombongan Pemkab Sumenep melakukan perjalanan Safari Kepulauan pada beberapa waktu yang lalu. …

DIRIKAN POSKO PEMENANGAN, PROJIE BLUTO MANTAPKAN DUKUNGAN KEPADA FAUZI-EVA

Sumenep-, Relawan PROJIE (probanguji-eva) secara sukarela mendirikan posko pemenangan diwilayah Kecamatan Bluto Sumenep,Madura. Gerakan pemuda …

Pria di Sumenep Ditemukan Tewas Dalam Sumur Tua Tak Berair

Sumenep- Seorang pria paruh baya di Desa Masran, Kecamatan Bluto, Sumenep-Jawa Timur ditemukan tewas di …

(VIDEO)Pendaftaran Fattah Jasin-Kiai Fikri Belum Usai, Ra-Mamak Dijemput Relawan?

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *