Minggu , 1 Agustus 2021
Home / Nasional / Lokasi Pengadilan akan Dipindah, Ahok Disamakan Soeharto

Lokasi Pengadilan akan Dipindah, Ahok Disamakan Soeharto

Rencana pemindahan lokasi sidang kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan ‎Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Desmon J. Mahesa pada kasus pengadilan terhadap Presiden Soeharto.

“Ahok ini sudah sejajar dengan Soeharto. Ingat nggak sidang Soeharto juga dipindah-pindah sebelum jadi?” kata Desmon di DPR, Kamis (8/12/2016).

Desmon sampai menyamakan pengamanan terhadap sidang kasus Ahok sama seperti terhadap penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu.

“Jadi Ahok ini hebat sudah kayak Soeharto dia. Perlakukan aparat keamanan terhadap Ahok dari sisi keamanannya sudah kayak Soeharto,” kata Desmon.

Sidang kasus penistaan agama akan digelar secara perdana pada Selasa (13/12/2016). Semula, sidang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kini menempati gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada.

Belakangan, muncul rencana pemindahan lokasi dengan pertimbangan faktor keamanan, mengingat kasus sensitif sudah menyita perhatian publik, bahkan sampai menjadi isu utama demonstrasi 4 November dan 2 Desember.

Polda Metro Jaya memberi alternatif tempat persaingan di gedung serba guna daerah Cibubur. Namun belum diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Faktor keamanan yang menjadi alasan pemindahan lokasi, menurut Desmon, tidak wajar. Seharusnya, kata dia, aparat keamanan tidak perlu berlebihan mengamankan sidang Ahok.

“Iya kan udah kayak Soeharto. Jadi kalau udah mirip kayak Soeharto ada sesuatu yang ditakutkan oleh aparat keamanan tinggal kita bilang ini berlebihan,” tuturnya.‎

‎”Sdah lah segala sesuatu kalau kita bicara Ahok itu dengan situasi yg ada hari ini berarti kekuasaanlah yang melindungi Ahok. Kesimpulannya cuma itu,” anggota Fraksi Gerindra menambahkan.

Ketua Setara Institute Hendardi menilai rencana pemindahan lokasi sidang kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah langkah tepat. Hendardi mengatakan hal itu memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHAP.

“Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri, Mahkamah Agung dapat menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud,” kata Hendardi dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, hari ini.

Pemindahan lokasi sidang, katanya, harus didukung bukan hanya untuk menjaga kondisi keamanan, tetapi yang utama adalah untuk menjaga independensi hakim.

“Indikasi trial by mob sudah terjadi sejak pertamakali pelaporan atas Ahok ke Bareskrim Polri. Meski tidak ada jaminan independensi, pemindahan ini akan meminimalisir resiko,” kata dia(suara.com)

 

About focus

Lihat Juga

PANDEMI COVID-19, PT GARAM BERIKAN BANTUAN DANA KEMASLAHATAN UMAT

Senin (18/5), ditengah pandemi Covid-19 PT Garam (Persero) terus melakukan aksi sosial kepada masyarakat sekitar. …

Berbagi, PT Garam Gelontorkan 5000 Paket Sembako Dibeberapa Daerah

Sumenep-,  Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, PT Garam (Persero) melalui Badan Amil Zakat …

Kapolda Jatim OTT Bisnis Solar Illegal, 4 Nama Perusahaan Negara di Sumenep Ditengarai Terlibat

Sumenep -, Paska Operasi Tangkap Tangan Penyelewengan BBM jenis Solar Subsidi yang di lakukan di …

SENAPATI NUSANTARA Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Keris Nasional, Ini Kata Tokoh Keris di Negeri Para Empu

Jakarta-, Paguyuban Senapati Nusantara bersama Kemendikbud berharap dan mendukung Pemerintah dalam waktu dekat untuk menetapkan …

LHKPN Kepala Daerah Jatim Diperiksa KPK, LSM Gasak : Jangan Sampai ada Atasnama dan Persoalan Lama Wajib Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan dalam sepekan ini akan melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara …

KPK Tangkap Tangan 6 Hakim dan Panitera PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penegak hukum. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *