Senin , 1 Maret 2021
Home / Nasional / Komnas PA setuju pemerintah moratorium Ujian Nasional mulai 2017

Komnas PA setuju pemerintah moratorium Ujian Nasional mulai 2017

Komisi Nasional Perlindungan Anak mendukung langkah pemerintah menghapuskan program ujian nasional mulai tahun ajaran 2017. Ujian Nasional dianggap telah melanggar hak-hak anak.
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mengatakan sejak 2003, pihaknya sudah menyatakan tidak setuju pelaksanaan ujian nasional diberlakukan kepada siswa-siswi, baik sekolah dasar maupun tingkat SMA dan sederajat.

“Kita memang sudah tidak menyetujui diadakannya ujian nasional yang menentukan kelulusan siswa, dan itu pelanggaran terhadap anak,” katanya di Kolaka. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

Menurut dia, sejak Indonesia mempunyai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ujian nasional menjadi persyaratan utama kelulusan anak. Komnas Perlindungan Anak menyatakan hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak sebagaimana hasil putusan Mahkamah Agung pada 2013 mengenai UN untuk dievaluasi karena bukan penentu kelulusan.

“Jadi kalau kami jangan hanya dilakukan moratorium terhadap UN itu tapi harus ditiadakan,” kata Arist.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Muhadjir Effendy memastikan moratorium (menghapuskan sementara) Ujian Nasional (UN) terhitung sejak tahun 2017. Keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum Jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu Inpres,” kata Muhadjir dalam siaran pers di Jakarta Jumat (25/11).

Meski demikian, bukan berarti ujian akhir bagi siswa dihapus secara keseluruhan. Pemerintah menyerahkan penyelenggaraan ujian tersebut kepada pemerintah daerah, dengan sistem desentralisasi.

Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.(merdeka.com)

 

About focus

Lihat Juga

Kapolda Jatim OTT Bisnis Solar Illegal, 4 Nama Perusahaan Negara di Sumenep Ditengarai Terlibat

Sumenep -, Paska Operasi Tangkap Tangan Penyelewengan BBM jenis Solar Subsidi yang di lakukan di …

SENAPATI NUSANTARA Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Keris Nasional, Ini Kata Tokoh Keris di Negeri Para Empu

Jakarta-, Paguyuban Senapati Nusantara bersama Kemendikbud berharap dan mendukung Pemerintah dalam waktu dekat untuk menetapkan …

LHKPN Kepala Daerah Jatim Diperiksa KPK, LSM Gasak : Jangan Sampai ada Atasnama dan Persoalan Lama Wajib Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan dalam sepekan ini akan melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara …

KPK Tangkap Tangan 6 Hakim dan Panitera PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penegak hukum. …

Ini Penjelasan BMKG Terkait Kabar Gempa Surabaya-Madura

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) angkat bicara mengenai maraknya kabar yang beredar tentang potensi …

Mendikbud dukung usulan Senapati Nusantara soal Hari Keris Nasional

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi menerima audiensi Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *