Minggu , 28 Februari 2021
Home / Hukum / Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan PT EML Jalan Ditempat, Busyro Muqaddas : Polisi Gandeng KPK Saja

Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan PT EML Jalan Ditempat, Busyro Muqaddas : Polisi Gandeng KPK Saja

Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Tego Marwoto

Sumenep – Penanganan kasus dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh beberapa warga Sumenep terkait dugaan penyerobotan lahan bebeberapa waktu yang lalu, hingga kini tak kunjungan ada kejelasan. Laporan warga yang secara resmi dilayangkan ke Polres Sumenep  terkesan beberapa kendala, sehingga Kepolisian Resort Sumenep hingga saat ini masih menetapkan status penyelidikan dalam kasus tersebut.

“ apabila kami telah mengantongi bukti yang cukup maka kami akan memastikan statusnya akan berubah dengan  dinaikkan ke tahap penyidikan “, ungkap AKP Tego Marwoto, Kasat Reskrim Polres Sumenep.

AKP Tego Marwoto juga menjelakan bahwa penanganan kasus tersebut memerlukan waktu yang tidak sedikit, karena pihaknya mengaku masih mengumpulkan beberapa alat bukti hingga dinyatakan lengkap, dan pihaknya juga telah memeriksa beberapa saksi, baik dri dari pelapor, perangkat desa Tanjung hingga ke pihak PT EML.

Sementara itu terkait kasus dugaan penyerobotan lahan tersebut, dalam kujungannya ke Sumenep, Madura beberapa waktu yang lalu, mantan ketua KPK, Busyro Muqaddas, menilai bahwa

Menyikapi hal tersebut, Busyro Muqaddas menyarankan Polres Sumenep untuk meminta supervisi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila kesulitan dalam memproses penyelidikan kasus tersebut.

“Jika kesulitan dalam proses penyelidikan bisa minta supervisi ke KPK,” ujar Ketua KPK periode 2010 – 2011 ini.

Kata Busyro, polisi adalah mitra KPK. Apalagi, polisi merupakan alat negara bukan korporasi ataupun pemerintah. “KPK dan Kepolisian sama-sama alat negara. Jadi kasus yang disupervisi ke KPK pasti diusut tuntas,” katanya.

Menurutnya, KPK juga bisa masuk dalam kasus ini apabila ada indikasi penyalahgunaan izin. Sebab, sambung dia, tak jarang korporasi melakukan suap kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk izin industri yang akan dijalankannya.

“KPK bisa masuk apabila ada laporan adanya penyalahgunaan izin. Sebab, terkadang pemerintah daerah dan DPRD sering bermain-main dan menyalahkan wewenang,” terang Busyro.

Sebelumnya ahli waris melaporkan dugaan penguasaan lahan tanpa izin oleh PT EML, pada Rabu (8/8/2018) lalu, dengan surat Bukti Laporan Polisi (LP) dengan nomor : LP/233/VIII/2018/JATIM/RES.SMP.

Pihak ahli waris melaporkan 11.500 meter persegi lahan yang diduga dikuasi perusahaan yang bergerak disektor tambang minyak dan gas (migas) itu. Pelaporan dilakukan oleh M. Andi Suryanto dan Suwarto selaku ahli waris yang didampingi Kuasa Hukum dari Kantor Lembaga Pembela Hukum (LPH) Sumenep.(ros)

 

About Focus Madura

Lihat Juga

KADES SAWAH SUMUR TERINDIKASI TERLIBAT MONEY POLITIK PILKADA SUMENEP 2020

Sumenep-, Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumenep akan digelar sebentar lagi, tepatnya pada 9 Desember 2020 …

Lambannya Proses Hukum Dugaan Ijazah Palsu Desa Kangayan

Sumenep-, Dugaan pemalsuan Ijazah yaitu dengan cara memanipulasi data pribadi kepala desa Kangayan, guna melengkapi …

KETIMPANGAN SOSIAL DITENGAH PANDEMI?

Sumenep-, Baru saja rombongan Pemkab Sumenep melakukan perjalanan Safari Kepulauan pada beberapa waktu yang lalu. …

DIRIKAN POSKO PEMENANGAN, PROJIE BLUTO MANTAPKAN DUKUNGAN KEPADA FAUZI-EVA

Sumenep-, Relawan PROJIE (probanguji-eva) secara sukarela mendirikan posko pemenangan diwilayah Kecamatan Bluto Sumenep,Madura. Gerakan pemuda …

Pria di Sumenep Ditemukan Tewas Dalam Sumur Tua Tak Berair

Sumenep- Seorang pria paruh baya di Desa Masran, Kecamatan Bluto, Sumenep-Jawa Timur ditemukan tewas di …

(VIDEO)Pendaftaran Fattah Jasin-Kiai Fikri Belum Usai, Ra-Mamak Dijemput Relawan?

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *