Senin , 8 Maret 2021
Home / Nasional / Jokowi Rencanakan Alih Fungsi Aset BUMN Untuk Pendidikan

Jokowi Rencanakan Alih Fungsi Aset BUMN Untuk Pendidikan

o_1b18c2jam1bjf14l31fh816t1kl9a

Presiden Joko Widodo mengatakan butuh sumber daya manusia yang terampil, mampu berinovasi, dan berdaya saing dalam menghadapi era persaingan global. Guna mewujudkan hal tersebut, kehadiran lembaga pendidikan tinggi di bidang sains dan teknologi dengan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan.

Meski demikian, Jokowi memahami bahwa upaya tersebut saat ini masih terkendala dengan ketersediaan lahan. Akibatnya, acap kali perguruan tinggi di Indonesia kesulitan untuk mengembangkan fasilitas pendidikan yang mereka miliki. Inilah salah satu yang menyebabkan perguruan tinggi di Indonesia kalah bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri.

“Institut Teknologi Bandung (ITB) misalnya. Sebagai salah satu lembaga pendidikan sains dan teknologi terkemuka di Indonesia, kampus ITB saat ini hanya seluas 27,8 hektare. Sangat kecil jika dibandingkan dengan misalnya kampus UTM di Malaysia yang luasnya 1.150 hektare atau kampus Kasetsart di Thailand dengan 1.214 hektare,” Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pemanfaatan aset BUMN untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Solusinya, kata Jokowi, aset-aset milik negara atau daerah yang berada di bawah penguasaan BUMN maupun BUMD yang kurang optimal pemanfaatannya dapat digunakan. Kawasan Walini misalnya, yang berada di bawah penguasaan PT. Perkebunan Nusantara VIII, telah dikaji untuk dijadikan objek pembangunan infrastruktur dan pengembangan fasilitas pendidikan ITB.

“Saya minta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Menteri BUMN agar segera berkoordinasi di bawah Menko untuk membahas pengalihfungsian aset BUMN ini,” ujar dia.

Dia juga menyebut bahwa alih fungsi aset tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme ganti rugi ataupun relokasi. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara atau milik daerah.

“Tidak ada alasan karena aset dikuasai BUMN menyebabkan terhambatnya pembangunan dan pengembangan kawasan. Justru sebaliknya, aset BUMN ini harus dapat dimaksimalkan untuk menunjang pembangunan yang merupakan hal untuk kepentingan umum,” tutur dia.(suara.com)

 

About focus

Lihat Juga

SENAPATI NUSANTARA Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Keris Nasional, Ini Kata Tokoh Keris di Negeri Para Empu

Jakarta-, Paguyuban Senapati Nusantara bersama Kemendikbud berharap dan mendukung Pemerintah dalam waktu dekat untuk menetapkan …

LHKPN Kepala Daerah Jatim Diperiksa KPK, LSM Gasak : Jangan Sampai ada Atasnama dan Persoalan Lama Wajib Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan dalam sepekan ini akan melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara …

KPK Tangkap Tangan 6 Hakim dan Panitera PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penegak hukum. …

Ini Penjelasan BMKG Terkait Kabar Gempa Surabaya-Madura

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) angkat bicara mengenai maraknya kabar yang beredar tentang potensi …

Mendikbud dukung usulan Senapati Nusantara soal Hari Keris Nasional

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi menerima audiensi Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji …

Warga Sumenep Antusias Sambut Bakal Cawapres Nomor Urut Dua 2019

Sumenep-, Ribuan warga Sumenep, Madura – Jawa Timur antusias sambut kedatangan Cawapres Paslon nomor urut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *