Bupati Sumenep dipanggil karena untuk dimintai klarifikasi terkait kedatangan orang nomer satu di Pemkab Sumenep pada acara deklarasi dukungan jaringan kyai-santri nasional (JKSN) Sumenep terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer urut 01, Jokowi-Makruf Amien beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Noris mengatakan, setelah melalui rapat pleno internal, kedatangan Bupati pada acara tersebut diduga telah melanggar pasal 281 pada Undang-undang (UU) nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Jadi kami mengundang bupati untuk dimintai klarifikasi terkait kehadirannya pada acara JKSN kemarin. Pada acara itu kami menemukan adanya dugaan pelanggaran dilakukan oleh Bupati,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Noris ini menuturkan, sebelum memutuskan mengundang Bupati untuk dimintai klarifikasi, temuan dugaan adanya pelanggaran tersebut juga sudah dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dalam pembahasan itu Bawaslu mendapat saran dari pihak kepolisian dan kejaksaan, yang memang menjadi bagian dari Gakkumdu itu sendiri, agar melakukan pemeriksaan.

“Baru kami melayangkan surat undangan hari ini. Pertama sebetulnya pukul 07.00 WIB. Tapi Bupati tidak hadir karena ada kegiatan lain. Sehingga kami kembali menyampaikan undangan yang kedua pada pukul 15.00 WIB, dan Bupati bisa hadir memberikan klarifikasinya,” papar dia.

Sayangnya saat ditanya hasil klarifikasinya, Noris belum bisa menyampaikan kepada awak media. ”Hasil pemeriksaan belum bisa disampaikan karena masih diinput, tetapi hasilnya nanti pasti akan kami sampaikan,” pungkasnya.

Berikut isi UU nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Khususnya pada Pasal 281.

(1) Kampanye Pemilu yang mengikut sertakan Presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi
ketentuan:

a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan- keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Hingga berita ini diterbitkan belum bisa mendapatkan konfirmasi dari Bupati Sumenep, terkait hasil klarifikasi yang dilakukan pihak Bawaslu Kabupaten setempat.

Namun terkait permasalahan ini, Bawaslu Sumenep masih akan melakukan pendalaman dengan melakukan pemanggilan kepada ketua pelaksana kegiatan deklarasi JKSN pemenangan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 01 Jokowi dan Makruf Amien.(ROS/red)