Minggu , 28 Februari 2021
Home / Hukum / Gaduh PT Sumekar Line, Komisi II DPRD Tantang Bupati Seleksi Ulang

Gaduh PT Sumekar Line, Komisi II DPRD Tantang Bupati Seleksi Ulang

 

focusmadura.com/pelantikan direksi PT Sumekar Line oleh Bupati Sumenep

Sumenep – Polemik berkepanjangan terkait proses penyeleksian direksi PT Sumekar Line, yang merupakan salah satu BUMD Kabupaten Sumenep masih menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah komisi II DPRD Kabupaten Sumenep.

Setelah resmi dilantik pada 15 Januari 2019 lalu, proses pengangkatan jajaran direksi PT Sumekar Line menuai kritik dan anggapan miring, salah satunya anggapan miring tersebut terhadap Bupati Sumenep, Busro Karim. karena disinyalir ada unsur politik yang mewarnai proses tesebut, yakni ada salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi direksi di BUMD tersebut.

Sementara itu menurut Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Nurrusalam, bahwa pihaknya telah memanggil FKMS dan tim seleksi jajaran direksi PT Sumekar Line, terkait konsultasinya ke pihak KPU, sehingga pihaknya merekomendasikan kepada Bupati Sumenep, apa bisa dilakukan seleksi ulang, karena menurutnya bahwa salah satu direksi yang telah dilantik tersebut merupakan seorang CALEG, meski menurut timsel bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai kader partai politik.

” kami rekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan seleksi ulang, agar segera ditemukan solusi terkait persoalan ini “, ungkap Nurrusalam.

Nurrusalam juga menambahkan bahwa versi FKMS yang mengkritisi persoalan tersebut, bahwa seorang CALEG tidak dapat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon tetap, sehingga pihak Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, berharap agar Bupati kembali menggelar seleksi ulang dalam proses pengangkatan direksi PT Sumekar Line.

Menanggapi persoalan tersebut, menurut salah satu aktifis pemerintahan, Fadal, menuturkan bahwa rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep tersebut, mungkin merupakan salah satu solusi untuk menepis tudingan miring terhadap proses tersebut, sehingga roda pemerintahan Kabupaten Sumenep tidak terkesan hanya bagi orang-orang dekat dan selalu bermuatan politik saja, karena toh nantinya akan berdampak pada setiap program pemerintahan.

Karena jika setiap proses program pemerintahan dijalankan dengan dominasi kepentingan pribadi dan golongan, maka nantinya akan berimbas ke masyarakat, karena pemerintah bekerja untuk rakyat, bukan untuk yang lainnya.

” pertanyaannya, Bupati Sumenep ini berani apa tidak untuk merealisasikan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep nih “, tuturnya.

Fadal juga berharap agar semua alat negara yang berkompeten dalam urusan KKN untuk menyoroti persoalan ini juga, karena jika sebuah hal diawali dengan kesalahan, maka hingga akhir akan terus bermasalah, dan masyarakat pun kembali jadi korbannya.(ROS)

 

About Focus Madura

Lihat Juga

KADES SAWAH SUMUR TERINDIKASI TERLIBAT MONEY POLITIK PILKADA SUMENEP 2020

Sumenep-, Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumenep akan digelar sebentar lagi, tepatnya pada 9 Desember 2020 …

Lambannya Proses Hukum Dugaan Ijazah Palsu Desa Kangayan

Sumenep-, Dugaan pemalsuan Ijazah yaitu dengan cara memanipulasi data pribadi kepala desa Kangayan, guna melengkapi …

KETIMPANGAN SOSIAL DITENGAH PANDEMI?

Sumenep-, Baru saja rombongan Pemkab Sumenep melakukan perjalanan Safari Kepulauan pada beberapa waktu yang lalu. …

DIRIKAN POSKO PEMENANGAN, PROJIE BLUTO MANTAPKAN DUKUNGAN KEPADA FAUZI-EVA

Sumenep-, Relawan PROJIE (probanguji-eva) secara sukarela mendirikan posko pemenangan diwilayah Kecamatan Bluto Sumenep,Madura. Gerakan pemuda …

Pria di Sumenep Ditemukan Tewas Dalam Sumur Tua Tak Berair

Sumenep- Seorang pria paruh baya di Desa Masran, Kecamatan Bluto, Sumenep-Jawa Timur ditemukan tewas di …

(VIDEO)Pendaftaran Fattah Jasin-Kiai Fikri Belum Usai, Ra-Mamak Dijemput Relawan?

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *