Senin , 23 September 2019
Home / Hukum / Gaduh PT Sumekar Line, Komisi II DPRD Tantang Bupati Seleksi Ulang

Gaduh PT Sumekar Line, Komisi II DPRD Tantang Bupati Seleksi Ulang

 

focusmadura.com/pelantikan direksi PT Sumekar Line oleh Bupati Sumenep

Sumenep – Polemik berkepanjangan terkait proses penyeleksian direksi PT Sumekar Line, yang merupakan salah satu BUMD Kabupaten Sumenep masih menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah komisi II DPRD Kabupaten Sumenep.

Setelah resmi dilantik pada 15 Januari 2019 lalu, proses pengangkatan jajaran direksi PT Sumekar Line menuai kritik dan anggapan miring, salah satunya anggapan miring tersebut terhadap Bupati Sumenep, Busro Karim. karena disinyalir ada unsur politik yang mewarnai proses tesebut, yakni ada salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi direksi di BUMD tersebut.

Sementara itu menurut Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Nurrusalam, bahwa pihaknya telah memanggil FKMS dan tim seleksi jajaran direksi PT Sumekar Line, terkait konsultasinya ke pihak KPU, sehingga pihaknya merekomendasikan kepada Bupati Sumenep, apa bisa dilakukan seleksi ulang, karena menurutnya bahwa salah satu direksi yang telah dilantik tersebut merupakan seorang CALEG, meski menurut timsel bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai kader partai politik.

” kami rekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan seleksi ulang, agar segera ditemukan solusi terkait persoalan ini “, ungkap Nurrusalam.

Nurrusalam juga menambahkan bahwa versi FKMS yang mengkritisi persoalan tersebut, bahwa seorang CALEG tidak dapat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon tetap, sehingga pihak Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, berharap agar Bupati kembali menggelar seleksi ulang dalam proses pengangkatan direksi PT Sumekar Line.

Menanggapi persoalan tersebut, menurut salah satu aktifis pemerintahan, Fadal, menuturkan bahwa rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep tersebut, mungkin merupakan salah satu solusi untuk menepis tudingan miring terhadap proses tersebut, sehingga roda pemerintahan Kabupaten Sumenep tidak terkesan hanya bagi orang-orang dekat dan selalu bermuatan politik saja, karena toh nantinya akan berdampak pada setiap program pemerintahan.

Karena jika setiap proses program pemerintahan dijalankan dengan dominasi kepentingan pribadi dan golongan, maka nantinya akan berimbas ke masyarakat, karena pemerintah bekerja untuk rakyat, bukan untuk yang lainnya.

” pertanyaannya, Bupati Sumenep ini berani apa tidak untuk merealisasikan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep nih “, tuturnya.

Fadal juga berharap agar semua alat negara yang berkompeten dalam urusan KKN untuk menyoroti persoalan ini juga, karena jika sebuah hal diawali dengan kesalahan, maka hingga akhir akan terus bermasalah, dan masyarakat pun kembali jadi korbannya.(ROS)

 

About Focus Madura

Lihat Juga

Harga Garam Madura Murah, PT. Garam Disinyalir Pecat Buruh

Sumenep-, Diduga dampak dari murahnya harga garam madura yang terjadi saat ini, sejumlah buruh PT. …

Kebakaran Hanguskan Tiga Unit Toko Di Sumenep

Sumenep-, Kebakaran Terjadi di Kecamatan Lenteng, Sumenep, Madura -JawaTimur, Sabtu, 31 Agustus 2019. Akibat kebakaran …

Breaking News : Sebuah Toko Bangunan di Sumenep Hangus Terbakar

Sebuah toko di Kecamatan Lenteng, Sumenep, Madura – Jawa Timur ludes terbakar. Sebuah toko bangunan …

Diduga Ada Pemotongan Dana Insentif, Sejumlah Guru di Salah Satu Sekolah Swasta Mengeluh

Sumenep-, sejumlah guru di salah satu Sekolah swasta di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur mengeluh. …

Gelar Aksi, Pemuda Petambak Garam Minta Presiden Cabut Pernyataan Soal Garam Madura Jelek

Sumenep, Sejumlah pemuda petambak garam di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, jumat pagi mendatangi kantor …

Panitia Pilkades : Dalam Perbup Tak Ada Aturan CAKADES Harus Putra Desa

Sumenep-, Bentrok antar kelompok warga terjadi di Desa Aeng Baja Kenek, Sumenep, Madura, Jawa Timur, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *