Focus Madura The Real Of News Madura
Berita Lainnya
Sumenep-, Sejumlah Mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMP) gelar aksi unjuk rasa didepan kantor Disdik, Rabu, 08 Maret 2017.
Aksi tersebut mengenai Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tahun 2016 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Madura – Jawa Timur yang diduga ada kejanggalan pada proses penyalurannya.
“salah satu indikasi kejanggalan penyaluran BOP PAUD tahun 2016 lalu adanya mark up data siswa demi mendapatkan bantuan. ada muridnya sedikit tapi difiktifkan, contohnya di lembaga tertentu hanya memiliki 10 Siswa, namun ketika kami lihat, didatanya dimentokkan menjadi 12”, Ungkap Koordinator Aksi, Makmun Ghani.
Ghani juga menambahkan bahwa berdasarkan data di Disdik, lembaga yang bisa menerima BOP PAUD memang hanya yang memiliki siswa minimal 12 Orang, dan persiswa mendapatkan bantuan Rp. 600 ribu. total anggaran yang bersumber dari APBN itu di tahun 2016 ialah Rp, 8,4 Milliar. sedangkan PAUD di Sumenep sekitar 900 lembaga. namun tak semuanya mendapatkan bantuan. “berarti ini kan ada permainan antara Dinas dan Lembaga” Geramnya.
meski mengaku telah mengantongi data Ghani tidak menjelaskan secara detail mengenai bantuan yang diberikan kepada tiap lembaga penerima, dan termasuk jumlah lembaga yang menerima bantuan tersebut.
namun sangat disayangkan gelar aksi unjuk rasa tersebut tak ada satupun perwakilan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang menemui. pihaknya pun kecewa dan akan mengusut secara tuntas kasus tersebut.
dalam aksinya Ghani juga mengatakan bahwa dia akan kembali dengan membawa massa lebih banyak.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Madura – Jawa Timur, A Shadik, menjelaskan bahwa penyaluran BOP PAUD telah sesuai dengan prosedur, mengenai data siswa yang dinilai fiktif, yang membuat datanya adalah pihak lembaga. jika memang datanya keliru atau di mark up surat izinnya tidak akan diberikan lagi.
“Penyaluran BOP PAUD itu sudah sesuai dengan prosedur, jika memang keliru atau ada di-mark up, nanti surat izinnya tidak akan saya berikan lagi”, jelasnya.(faris/Ros/red)
