Selasa , 2 Maret 2021
Home / Nasional / Belum Teken UU MD3, Jokowi Kecolongan atau Siasat Politik?

Belum Teken UU MD3, Jokowi Kecolongan atau Siasat Politik?

Jakarta- Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan pekan lalu, masih jadi sorotan karena memuat pasal-pasal kontroversial. Kejanggalan muncul karena Presiden Joko Widodo tidak mengetahui beberapa pasal yang bikin heboh dalam UU MD3.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, Jokowi belum menandatangani UU MD3 karena terkejut dengan pasal-pasal baru tersebut. Kritikan pun muncul dan tertuju kepada Jokowi.

“Agak aneh jika Presiden tak diberitahu soal substansi revisi UU MD3. Padahal, substansinya cukup krusial. Hasil revisi UU MD3 ini bukan main-main,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negari Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno saat dihubungi VIVA, Kamis, 22 Februari 2018.

Adi heran bila Jokowi terkejut seperti terkesan kecolongan karena merasa tak tahu. Sebagai Kepala Negara, ia punya jajaran menteri seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam pembahasan revisi UU MD3.

Dengan kejadian ini, ia melihat Jokowi justru blunder jelang Pemilihan Presiden 2019. Pemerintah bisa dicap publik tak serius dalam menyikapi hasil revisi UU MD3. Meskipun kemungkinan dugaan ketidaktahuan Jokowi hanya untuk pencitraan.

“Justru ini akan blunder dan akan melihat pemerintah tak serius. Bagaimana melihat hasil revisi Undang Undang MD3 ini sebagai ancaman pembungkaman demokrasi rakyat. Ini bukan semata soal citra,” tutur Adi.

Merespons kritikan yang ditujukan kepadanya, Jokowi memberikan jawaban. Jokowi memahami keresahan publik terhadap UU MD3. Hal ini yang membuatnya belum menandatangani draf UU MD 3.

Draft UU MD3 sudah ada di meja saya, tapi belum saya tandatangani. Saya memahami keresahan yg ada di masyarakat mengenai hal ini. Kita semua ingin kualitas demokrasi kita terus meningkat, jangan sampai menurun -Jkw,” kata Jokowi dikutip dari akun Twitternya, @jokowi, Kamis, 22 Februari 2018.(viva)

 

About focus

Lihat Juga

SENAPATI NUSANTARA Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Keris Nasional, Ini Kata Tokoh Keris di Negeri Para Empu

Jakarta-, Paguyuban Senapati Nusantara bersama Kemendikbud berharap dan mendukung Pemerintah dalam waktu dekat untuk menetapkan …

LHKPN Kepala Daerah Jatim Diperiksa KPK, LSM Gasak : Jangan Sampai ada Atasnama dan Persoalan Lama Wajib Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan dalam sepekan ini akan melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara …

KPK Tangkap Tangan 6 Hakim dan Panitera PN Jaksel

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penegak hukum. …

Ini Penjelasan BMKG Terkait Kabar Gempa Surabaya-Madura

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) angkat bicara mengenai maraknya kabar yang beredar tentang potensi …

Mendikbud dukung usulan Senapati Nusantara soal Hari Keris Nasional

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi menerima audiensi Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji …

Warga Sumenep Antusias Sambut Bakal Cawapres Nomor Urut Dua 2019

Sumenep-, Ribuan warga Sumenep, Madura – Jawa Timur antusias sambut kedatangan Cawapres Paslon nomor urut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *